DOMPU, TOFO-NEWS.COM – Penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten (Pemkab) Dompu, selain Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026, adalah
PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 tentang ata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Landasan hukum ini menjadi kalimat awal yang disampaikan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Dompu Drs. H. Gaziamansyuri pada sambutannya di Musrenbang dałam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Dompu tahun 2025 di Aula Pendopo Bupati setempat, Kamiś 07/03/2024. Selain dasar hukum tersebut, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pijakan Pemkab Dompu dalam melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten Dompu.
Adapun terkait tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Dompu tahun 2025, Gaziamansyuri menyebutkan bahwa, telah ditetapkan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari Desember 2023 yakni membuat Rancangan Awal RKPD 2025, pada 5 Februari 2024 Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2025, 06-07 Februari 2024 Musrenbang Tingkat Kecamatan, 20-22 Februari 2024 Forum Perangkat Daerah, 7 Maret 2024 Musrenbang Tk. Kabupaten, Maret 2024 Rancangan RKPD 2025, April 2024 Musrenbang Provinsi NTB, Mei 2024 6 Musrenbang Nasional, Juni 2024 Ranhir RKPD 2025.
Gaziamansyuri juga memberi gambaran tentang perkembangan indikator makro pada tahun 2023 yang menunjukan gerakan cukup positif dimana perekonomian kabupaten Dompu tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022. Katanya, angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS tahun 2023 sebesar 3,17 persen meningkat besar dibandingkan dengan capaian 2022 yaitu 2,95 persen.
“Namun angka kemiskinan Dompu tahun 2023 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2022. fenomena peningkatan angka kemiskinan ini tidak hanya terjadi di kabupaten Dompu namun terjadi pada hampir di seluruh daerah se indonesia,” jelasnya.
Kepala Bappeda Litbang Dompu pada Musrenbang RKPD Dompu 2025 ini juga menjelaskan tentang angka pengangguran terbuka pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,5 persen dan membaik menjadi 2,36 persen pada tahun 2023. Sedangkan kondisi Gini Rasio di kabupaten Dompu pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,33 poin masih dalam klasifikasi sedang.
Gaziamansyuri juga menjelaskan tentang permasalahan pembangunan dan Isu Strategis Kabupaten Dompu diantaranya, tata kelola pemerintahan dan indeks reformasi birokrasi masih rendah, Daya saing Ekonomi, Perekonomian masih bergerak di sektor hulu belum banyak berakselerasi di sector hilir. Pembangunan Infrastruktur Dasar, Capaian Infrastruktur Dasar Masih Belum Optimal dan Berkualitas. Kualitas Lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, Penataan kota dan pelayanan persampahan yang belum optimal serta Minimnya Sarana dan Prasarana Kebencanaan Baik Bencana Alam Maupun Non Alam
Disebutkannya juga tentang tata keklola pemerintahan yang mana indeks reformasi birokrasi masih rendah. Kwaliatas SDM dengan angka literasi dan numerasi tingkat pendidikan dasar masih rendah, masih terdapat balita stunting dan kemiskinan ekstrim
Dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah kasus kenakalan remaja dan penyalah gunaan narkoba yang relatif masih tinggi serta persoalan ketertiban yang menyebabkan terganggunya pelayanan umum.
Prestasi yang membanggakan lanjut Gaziakansyuri adalah IPM Dompu yang mencapai angka di atas 70 poin yang menjadikan kabupaten Dompu sebagai kabupaten dengan kategori pembangunan manusia yang tinggi. “ini merupakan pertama kalinya kabupaten Dompu meraih predikat tinggi pada pembangunan manusia,” pungkasnya (idin/ad)
