DOMPU — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP., tidak menepis bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dari angka-angka yang menipis di kas daerah, ia memilih untuk tetap menyalakan optimisme.
“Pada prinsipnya pemerintah daerah masih tetap optimis dalam likuiditas arus kas pemda, kendati memang kondisinya relatif sulit,” ujarnya.
Apa yang dialami oleh Kabupaten Dompu bukanlah cerita tunggal karena hampir sebagian besar pemerintah daerah di Tanah Air, kata Syahroni, tengah menghadapi tekanan serupa. Arus kas yang seret menjadi ujian bersama bagi para pengelola keuangan daerah di tengah dinamika fiskal nasional yang penuh tantangan.
Bertumpu pada Dana Transfer dan PAD
Harapan terbesar Penerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu untuk menambal kebutuhan kasnya hanya bertaruh pada dana transfer dari pemerintah pusat yang dijadwalkan masuk pada akhir Juni. Suntikan dana itu diyakini akan kembali melonggarkan napas keuangan daerah.
Meski demikian pemkab Dompu tidak ingin sekadar menunggu sehingga mesin Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dipacu. Berbagai upaya peningkatan PAD didorong agar realisasinya lebih optimal. Ini merupakan sebuah ikhtiar agar Dompu tidak sepenuhnya bergantung pada kucuran dana dari pusat.
DBH Provinsi Baru 23,4 Persen
Tantangan lain datang dari Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi yang hingga kini baru terealisasi sekitar 23,4 persen. Angka yang masih jauh dari harapan itu turut menekan ruang gerak fiskal daerah.
Tak hanya itu, kabupaten Dompu, sebagaimana banyak daerah lainnya juga menaruh harapan agar DBH kurang bayar yang masih tertunda dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan. Bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, piutang transfer semacam menjadi ruang bernapas yang sangat berarti.
Rasionalisasi Belanja Jadi Pilihan Terakhir
Menghadapi kondisi ini, Syahroni juga tetap realistis. Jika realisasi berbagai sumber pendapatan itu tidak mencapai target, pemkab Dompu telah menyiapkan langkah antisipasi seperti, rasionalisasi belanja pada pembahasan APBD Perubahan yang akan segera dimulai.
“Rasionalisasi belanja menjadi langkah yang tidak dapat dihindari,” tegasnya.
Artinya, belanja daerah akan disisir dan difokuskan hanya pada program dan kegiatan yang benar-benar prioritas, mendesak, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program yang dinilai bisa ditunda terpaksa harus mengalah demi menjaga kesehatan keuangan daerah.
Ketika berhadapan dengan situasi keterbatasan seperti ini, pemkab Dompu memilih jalan yang pragmatis sekaligus berhati-hati dengan tetap berharap pada dana transfer, memacu pendapatan sendiri, dan bersiap mengencangkan ikat pinggang bila keadaan memaksa. Sebuah potret bertahan yang kini menjadi wajah banyak daerah di Indonesia. (Idin)
5,243 total views, 2 views today
