DOMPU — Pemerintah Kabupaten Dompu merancang belanja daerah untuk tahun 2027 sebesar Rp 1,25 triliun, sementara pendapatan diproyeksikan Rp 1,18 triliun. Selisih Rp 70 miliar ditutup dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) 2026 sebesar Rp 30 miliar dan pinjaman daerah Rp 40 miliar.
Angka itu tertuang dalam Nota Keuangan Raperda RAPBD Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Bupati Dompu Bambang Firdaus di aula sidang utama DPRD Dompu, Jumat (20/11/2026).
Tema RAPBD 2027 adalah “Peningkatan Produktivitas dan Investasi Berbasis Desa untuk Mendukung Industri, Ketahanan Pangan, dan Pengentasan Kemiskinan”. Pemkab menetapkan enam prioritas yakni, Dompu Melayani, Dompu Religius Berbudaya (termasuk Dompu Mengaji), Dompu Aman, Dompu Bersaing, Dompu Sejahtera, dan Dompu Maju.
Struktur pendapatan menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 165,99 miliar, sekitar 14 persen dari total. Pendapatan transfer mencapai Rp1,011 triliun, sekitar 86 persen, dengan transfer pemerintah pusat Rp 963,17 miliar.
Di sisi belanja, belanja pegawai Rp 725,31 miliar atau sekitar 58 persen dari total belanja. Belanja modal hanya Rp 65,74 miliar, sekitar 5 persen, dengan alokasi terbesar untuk jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp 36,88 miliar.
Bupati mengakui anggaran ini disusun dalam tekanan fiskal yang cukup berat. Kemampuan PAD dinilai masih jauh dari harapan, sementara tingginya belanja pegawai mempersempit ruang fiskal.
“Setiap rupiah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Prioritaskan program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung, serta kedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas,” ujarnya.
Dia berharap pembahasan berjalan tepat waktu. Pasal 106 PP Nomor 12 Tahun 2019 mewajibkan persetujuan bersama Raperda APBD paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
Pada sidang yang sama, Pemkab mengusulkan Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 untuk menyesuaikan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025. Penyesuaian ini diharapkan memperkuat fungsi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana.
DPRD dan Pemda juga menetapkan persetujuan bersama atas tiga Raperda usul Pemda: penyertaan modal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha (TJSLBU). (Idin)
15,403 total views, 15,403 views today










