DOMPU — Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, mencatatkan tonggak sejarah baru yang strategis. Puskesmas Nangakara yang terletak di Kecamatan Pekat secara resmi menyandang status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) penetapan yang diserahkan langsung oleh Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., pada hari Selasa, 14 Juli 2026.
Peresmian ini menandai babak akhir dari proses transformasi seluruh pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Dompu menjadi lembaga berstatus mandiri. Dengan bergabungnya Puskesmas Nangakara, seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Dompu kini telah sukses bertransisi. Secara keseluruhan, terdapat lima puskesmas dan dua rumah sakit di bumi Nggahi Rawi Pahu yang telah memiliki landasan pengelolaan mandiri melalui pola BLUD.
Prosesi penyerahan Surat Keputusan tersebut berlangsung secara khidmat di ruang kerja Bupati Dompu. Acara ini dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, H. Khairul Insyan, SE., MM., serta jajaran pejabat penting terkait. Tampak hadir pula Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah, Kepala Puskesmas Nangakara, serta perwakilan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan medis di wilayah tersebut.
Dalam arahannya, Bupati Bambang Firdaus menekankan bahwa status BLUD yang baru saja disandang harus diterjemahkan secara nyata menjadi peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Bupati menegaskan bahwa otonomi pengelolaan ini menuntut dedikasi tinggi dari seluruh aparatur kesehatan agar mutu pelayanan publik semakin prima, cepat, dan merata.
Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan untuk Efisiensi Layanan
Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah memberikan ruang gerak yang jauh lebih fleksibel bagi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Fleksibilitas ini memungkinkan pihak puskesmas untuk mengelola kebutuhan operasional harian, pengadaan obat, pemeliharaan sarana prasarana, serta pengelolaan sumber daya manusia secara mandiri tanpa harus menunggu birokrasi yang panjang.
Kendati demikian, fleksibilitas tersebut tetap diimbangi dengan kewajiban penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Seluruh pengelolaan keuangan dan program kerja wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah berharap otonomi ini mampu mendongkrak kinerja finansial sekaligus performa pelayanan medis secara berkelanjutan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu melalui Kepala Dinas, Omiyati Fatimah, S.Sos., MPH., menyampaikan dalam laporan penetapannya bahwa seluruh persyaratan administratif, teknis, dan substantif bagi Puskesmas Nangakara telah dipenuhi secara menyeluruh. Proses verifikasi yang ketat telah dilalui hingga akhirnya SK penetapan dapat diterbitkan oleh pimpinan daerah.
Kecamatan Pekat dikenal memiliki karakteristik geografis yang cukup luas dengan sebaran penduduk yang menempati berbagai dusun dan desa, yang sebagian di antaranya berada di wilayah yang cukup menantang dari sisi aksesibilitas. Kondisi ini menuntut pendekatan pelayanan yang proaktif dari jajaran kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Dompu mendorong Puskesmas Nangakara untuk memperkuat pelayanan di dalam gedung puskesmas, sekaligus mengintensifkan kegiatan aktif mendatangi masyarakat langsung di desa-desa dan dusun terpencil. Pendekatan jemput bola ini menjadi perhatian utama agar warga yang menghadapi kendala jarak maupun akses transportasi tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang layak.
Arah pengembangan Puskesmas Nangakara juga difokuskan secara masif pada penguatan upaya promotif dan preventif. Edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat (PHBS), pelaksanaan imunisasi rutin secara berkala, pemantauan tumbuh kembang anak, deteksi dini penyakit, serta layanan jemput bola menjadi pilar utama dalam pendekatan operasional yang baru.
Langkah preventif tersebut dinilai sangat krusial mengingat wilayah kerja Puskesmas Nangakara mencakup berbagai komunitas masyarakat di Kecamatan Pekat yang membutuhkan pendampingan kesehatan secara intensif. Kehadiran pola pelayanan yang lebih aktif diharapkan mampu mendekatkan fasilitas kesehatan kepada masyarakat, sehingga warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan pemeriksaan dasar.
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada Semester II 2026
Sebagai bentuk nyata dari implementasi status BLUD dan komitmen peningkatan mutu layanan, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu telah merancang program strategis berupa pemeriksaan kesehatan gratis yang akan mulai digulirkan pada Semester II tahun 2026. Program prioritas ini dipusatkan di wilayah kerja Puskesmas Nangakara.
Cakupan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut meliputi pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kadar gula darah, pelayanan imunisasi bagi balita, serta pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil di wilayah Kecamatan Pekat. Program ini dirancang agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata, khususnya kelompok rentan seperti ibu dan anak.
Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis ini akan melibatkan partisipasi aktif dari desa-desa di Kecamatan Pekat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui alokasi swadaya desa yang telah disepakati bersama antara pihak puskesmas dan para kepala desa setempat. Sinergi antara pemerintah desa dan fasilitas kesehatan ini menjadi modal sosial yang kuat dalam menyukseskan agenda kesehatan masyarakat.
Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu juga mengoordinasikan langkah-langkah lintas sektor secara terpadu. Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan kelancaran distribusi tenaga medis dan logistik kesehatan, terutama mengingat adanya sejumlah titik wilayah kerja yang sulit dijangkau ketika musim hujan tiba akibat kondisi jalan yang kurang bersahabat.
Penetapan status BLUD bagi Puskesmas Nangakara merupakan momentum historis sekaligus babak baru dalam tata kelola kesehatan publik di Kabupaten Dompu. Tantangan terbesar yang dihadapi ke depan bukan lagi pada tataran pemenuhan persyaratan administratif, melainkan bagaimana kewenangan dan fleksibilitas manajerial tersebut benar-benar dieksekusi secara optimal di lapangan.
Seluruh warga masyarakat Kecamatan Pekat kini menaruh harapan besar bahwa ukuran keberhasilan dari perubahan status ini akan terlihat secara kasatmata. Penilaian publik pada akhirnya akan bermuara pada pertanyaan: apakah pelayanan kesehatan kini menjadi lebih mudah dijangkau, apakah proses pengobatan berjalan lebih cepat, serta sejauh mana tenaga kesehatan mampu merespons kebutuhan medis warga dengan penuh empati dan profesionalisme.
Pemerintah Kabupaten Dompu optimistis bahwa dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga para tenaga kesehatan di garis depan, Puskesmas Nangakara akan mampu menjadi model puskesmas mandiri yang unggul, inovatif, dan senantiasa mendampingi masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. (Nia/adv)
15,761 total views, 4 views today
