DOMPU – Sebelas tenaga honorer di Puskesmas Dompu Kota akhirnya punya harapan baru. Setelah tersisih dari seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu, mereka akan mengikuti tes rekrutmen yang dalam waktu dekat digelar puskesmas. Langkah ini sekaligus membuka pintu kecil bagi seorang dokter yang selama ini belum mendapat tempat.
Kepala Puskesmas Dompu Kota, Syarif Efendi, mengonfirmasi bahwa rekrutmen ini khusus untuk tenaga honorer yang tidak tercakup dalam dua skema PPPK pada periode sebelumnya. Dia menyebut kebijakan tersebut mengacu pada arahan Bupati Dompu, Bambang Firdaus.
“Langkah ini sudah mendapatkan petunjuk dari Bapak Bupati untuk mencegah menumpuknya pengangguran di daerah kita,” kata Syarif.
Nasib yang Menggantung
Selama bertahun-tahun, tenaga honorer menjadi tulang punggung layanan di banyak fasilitas kesehatan daerah. Mereka bekerja di loket, ruang tindakan, hingga kegiatan posyandu, namun status kepegawaiannya tidak pernah pasti. Pemerintah pusat membuka jalur PPPK sebagai salah satu cara menata persoalan ini. Tidak semua honorer bisa masuk, sebab jumlah formasi dibatasi oleh kebutuhan dan kemampuan anggaran tiap daerah.
Sebelas orang di Puskesmas Dompu Kota berada di kelompok yang tertinggal itu. Mereka tidak lolos ke PPPK penuh waktu, dan tidak pula tertampung di skema paruh waktu yang dirancang sebagai jaring pengaman. Tanpa kebijakan baru, status mereka berpotensi terus menggantung.
Karena itu, Syarif menyebut rekrutmen internal ini bertujuan memberi kepastian pendapatan. Para honorer diharapkan menerima gaji secara rutin setiap bulan. Bagi tenaga kesehatan yang bekerja langsung dengan pasien, penghasilan yang teratur menentukan kemampuan menghidupi keluarga dan menjaga semangat bekerja.
Surplus Dokter yang Belum Terserap
Rekrutmen ini juga menyentuh persoalan lain, yakni tenaga dokter. Syarif mengakui bahwa di Dompu kini banyak dokter yang belum mendapatkan lapangan kerja. Pengakuan itu menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan kesehatan di daerah tidak selalu berupa kekurangan tenaga. Ada kalanya lulusan tersedia, tetapi ruang untuk menampungnya terbatas.
Meski demikian, puskesmas belum bisa menyerap banyak orang. Keterbatasan formasi dan penyesuaian anggaran membuat jumlah dokter yang direkrut baru satu orang.
“Saat ini di Dompu sudah banyak dokter yang belum mendapatkan lapangan kerja. Karenanya, kami akan merekrut satu dokter saja dulu sebagai tahap awal,” ujar Syarif.
Frasa “tahap awal” patut dicatat. Dia menyiratkan bahwa jumlah tersebut bukan titik akhir, melainkan langkah pembuka yang kelanjutannya bergantung pada kemampuan anggaran dan kebutuhan layanan ke depan.
Pekerjaan Rumah yang Tersisa
Langkah Puskesmas Dompu Kota patut diapresiasi karena menyasar kelompok yang kerap luput dari perhatian kebijakan. Meski begitu, sejumlah hal teknis masih perlu dijelaskan kepada publik agar proses berjalan transparan.
Pertama, soal mekanisme tes. Publik belum mengetahui bagaimana seleksi akan dilaksanakan, apa saja tahapannya, dan indikator apa yang menentukan kelulusan. Kejelasan ini penting agar sebelas honorer tersebut dan masyarakat luas dapat memastikan prosesnya adil.
Kedua, soal status dan sumber pembiayaan. Jika para tenaga yang direkrut nantinya digaji secara rutin, perlu ada penjelasan tentang pos anggaran yang menopangnya dan seberapa lama kesinambungannya terjamin. Kepastian gaji hanya bermakna bila dukungan dananya bertahan lama.
Ketiga, soal peluang dokter lain. Satu formasi dokter tentu belum sebanding dengan banyaknya dokter yang menganggur. Pemerintah daerah ditantang untuk menyusun peta kebutuhan tenaga kesehatan yang lebih menyeluruh, sehingga langkah kecil di satu puskesmas bisa berkembang menjadi kebijakan yang lebih luas.
Bagi sebelas honorer itu, tes yang akan datang adalah kesempatan untuk mengubah status dari pekerja yang menunggu menjadi tenaga dengan pegangan yang lebih jelas. Bagi satu dokter yang nantinya terpilih, ini adalah pintu masuk ke dunia kerja yang selama ini sulit dimasuki.
Arahan Bupati Bambang Firdaus yang disampaikan lewat Syarif menandakan adanya perhatian pemerintah daerah pada persoalan pengangguran di sektor kesehatan. Ujian sesungguhnya ada pada pelaksanaan: seberapa terbuka seleksinya, seberapa adil hasilnya, dan seberapa jauh kebijakan ini berlanjut setelah tahap awal selesai.
Untuk saat ini, Puskesmas Dompu Kota baru mengumumkan niat dan arah. Jadwal pasti tes, syarat peserta, serta rincian skema penggajian masih ditunggu. Publik, terutama para tenaga kesehatan yang menanti kepastian, tentu berharap penjelasannya segera menyusul. (Rasya/adv)
35,502 total views, 2 views today
