DOMPU – Pemerintah Kabupaten Dompu kembali meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2025. Capaian ini menjadi pengakuan tingkat nasional atas upaya pemerintah daerah menjamin hak kesehatan seluruh warganya. Dompu membawa pulang predikat Pratama setelah cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah ini berada di atas 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 82 persen.
Penghargaan itu diterima langsung oleh Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE, pada Jumat (30/1/2026). Penyerahannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Omiyati Fatimah, S.Sos., MPH. Acara tersebut dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Dompu.
Menurut penjelasan Omiyati Fatimah, angka kepesertaan JKN di Dompu sudah melewati target nasional. Capaian di atas 98 persen artinya hampir seluruh penduduk Dompu telah tercatat sebagai peserta jaminan kesehatan. Dengan kata lain, nyaris tidak ada warga yang berobat tanpa perlindungan pembiayaan.
Angka ini penting karena UHC bertujuan memastikan setiap orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa terbebani biaya. Warga yang terdaftar sebagai peserta JKN tidak perlu menanggung seluruh ongkos perawatan dari kantong sendiri ketika sakit. Perlindungan ini terutama terasa bagi keluarga berpenghasilan rendah, karena satu kali rawat inap bisa menguras tabungan atau memaksa mereka menjual aset.
Omiyati menyebut capaian tersebut lahir dari sinergi yang kuat, terutama antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Kerja sama lintas pihak diperlukan karena kepesertaan tidak berhenti pada pendaftaran. Data kependudukan harus sinkron, iuran peserta yang ditanggung pemerintah harus tertata, dan petugas di lapangan harus menjangkau warga yang belum terdata.
Angka keaktifan peserta sebesar 82 persen menunjukkan sisi lain dari capaian ini. Peserta aktif adalah mereka yang kartunya dapat digunakan karena iurannya terbayar atau ditanggung pemerintah. Cakupan kepesertaan yang tinggi akan kehilangan manfaatnya bila banyak peserta berstatus tidak aktif saat membutuhkan layanan.
Selisih antara cakupan 98 persen dan keaktifan 82 persen memperlihatkan bahwa masih ada ruang perbaikan. Peserta mandiri yang menunggak iuran biasanya menjadi penyebab utama status nonaktif. Karena itu, upaya ke depan perlu diarahkan pada pengingat iuran, pendataan ulang, dan pendampingan bagi warga yang kesulitan membayar. Meski demikian, angka 82 persen sudah cukup untuk mengantarkan Dompu pada predikat Pratama.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Dompu menandatangani dokumen kelengkapan proposal pengembangan RSUD Dompu dan relokasi BLUD UPTD Puskesmas Dompu Barat. Penandatanganan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memandang jaminan kepesertaan harus diikuti penguatan fasilitas layanan.
Hubungan keduanya cukup jelas. Kartu JKN yang aktif hanya bermanfaat bila rumah sakit dan puskesmas mampu melayani pasien dengan baik. RSUD berperan sebagai rujukan utama bagi warga Dompu, sedangkan puskesmas menjadi gerbang pertama layanan kesehatan di tingkat kecamatan dan desa. Pengembangan RSUD dan pemindahan lokasi puskesmas umumnya bertujuan memperluas kapasitas, memperbaiki akses, dan menyesuaikan layanan dengan kebutuhan penduduk.
Dokumen yang ditandatangani tersebut merupakan kelengkapan proposal, sehingga rencana ini masih berada pada tahap pengajuan. Rincian anggaran, jadwal pembangunan, dan lokasi relokasi belum dijelaskan dalam keterangan Dinas Kesehatan.
Predikat Pratama menandai bahwa Dompu telah memenuhi syarat dasar UHC. Dalam sistem penilaian penghargaan ini, pemerintah daerah dinilai dari cakupan kepesertaan dan keaktifan peserta JKN di wilayahnya. Dompu juga menerima penghargaan serupa pada tahun sebelumnya, sehingga capaian tahun ini menegaskan konsistensi daerah dalam menjaga perlindungan kesehatan warga.
Konsistensi itu perlu dijaga karena menjaga lebih sulit daripada mencapai. Penduduk bertambah, kondisi ekonomi keluarga berubah, dan data kepesertaan harus terus diperbarui. Pemerintah daerah perlu memastikan bayi yang baru lahir langsung terdaftar, warga yang pindah domisili tercatat dengan benar, dan peserta yang berpindah status pekerjaan tidak terputus kepesertaannya.
Penghargaan ini membuka dua pekerjaan rumah. Pertama, mendorong keaktifan peserta mendekati angka cakupan kepesertaan. Kedua, memastikan mutu layanan di RSUD dan puskesmas sejalan dengan tingginya jumlah peserta. Penandatanganan dokumen pengembangan RSUD Dompu dan relokasi puskesmas menjadi langkah awal pada pekerjaan kedua.
Masyarakat Kabupaten Dompu saat ini sudah memiliki landasan perlindungan kesehatan yang kuat. Tugas pemerintah daerah selanjutnya adalah memastikan perlindungan itu benar-benar bisa digunakan ketika warga membutuhkannya, dengan layanan yang mudah dijangkau dan berkualitas. (adv/Idin)
52,827 total views, 2 views today










