JAKARTA – Konflik di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sepertinya akan segera berakhir, Dewan Pers (DP) sudah bekerja keras memediasi Ketua Umum PWI hasil Konggres Bandung Hendry CH Bangun dengan Ketua Umum PWI hasil Konggres Luar Biasa (KLB) Zulmansyah Sukedang untuk menandatangani nota Kesepakatan Jakarta.
Kedua orang nomor satu PWI Pusat ini sepakat untuk mengakhiri konflik melalui agenda Konggres Persatuan yang direncanakan akan dilaksanakan paling telat 30 Agustus 2025.
Kesepakatan ini diperoleh melalui mediasi secara marathon yang dilakukan oleh anggota Dewan Pers di Jakarta, Jum’at malam 16/05/2025.
Sebagaimana diketahui, Hendry terpilih sebagai Ketua Umum PWI melalui Kongres Bandung, 27 September 2023. Tapi, kurang dari setahun, awal 2024, PWI dilanda konflik internal, yang berbuntut Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta, 18 Agustus 2024 yang memilih Zulmansyah secara aklamasi sebagai Ketua Umum.
Berperan dalam memediasi lahirnya kesepakatan ini adalah Dahlan Dahi, anggota Dewan Pers.
Dalam semangat persahabatan dan rekonsiliasi, Hendry dan Zulmansyah menuangkan poin-poin kesepakatan dalam dokumen bermaterai yang diberi nama “Kesepakatan Jakarta”. “Semua harus melihat ke depan dengan semangat persatuan,” kata Hendry.
Disampaikan bahwa langkah ini merupakan upaya untuk mengembalikan kinerja PWI yang program kerjanya sempat tertahan akibat perpecahan selama kurang lebih satu tahun. PWI dengan anggota 30.000, tersebar di 39 provinsi, memiliki anggota bersertifikat sekitar 20.000 ingin terus berkontribusi bagi bangsa dan negara dengan harapan program peningkatan kompetensi dan kapasitas anggota dapat kembali berjalan baik.
“Ini hasil yang luar biasa. Sejarah untuk PWI. Semoga PWI kembali guyub dan bersatu sesuai namanya Persatuan Wartawan Indonesia, baik di PWI pusat maupun di daerah.” komentar Zulmansyah.
Kedua belah pihak, Hendry dan Zulmansyah, melakukan negosiasi selama sekitar empat jam. Negosiasi berlangsung sangat alot di beberapa poin, disertai debat panas. Namun, beberapa kali terdengar suara tawa yang keras.
“Bang Hendry dan Bang Zul tegas dan konsisten dengan prinsip masing-masing. Tapi kebesaran jiwa dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk pers Indonesia, untuk PWI, menjadi titik temu. Keduanya juga bersahabat. Negosiasi dimulai dari sana,” komentar Dahlan.
Diinformasikan bahwa, sebelum Hendry dan Zulmansyah bertemu langsung, diskusi mengenai poin-poin krusial sudah dilakukan melalui telepon.
Selain itu, Dahlan juga meminta masukan dari tokoh-tokoh senior PWI. Naskah satu halaman berisi Kesepakatan Jakarta akhirnya ditandatangani jelang tengah malam, diwarnai jabatan tangan dan tawa lepas.
Dokumen dikopi tiga rangkap, di atas kertas materai, diteken oleh Hendry dan Zulmansyah serta Dahlan.
Dokumen Kesepakatan Jakarta ini memuat, kesepakatan dilandasi semangat ketulusan, keikhlasan, dan tanggung jawab sebagai anggota PWI, masyarakat, bangsa, dan negara.
Kedua pihak menyadari konflik PWI harus diselesaikan secepatnya melalui proses rekonsiliasi. “Kami sepakat bahwa proses rekonsiliasi tersebut menjunjung tinggi semangat persahabatan, persaudaraan, saling menghormati, saling menghargai, dan melupakan perbedaan masa lalu, serta fokus ke masa depan,” demikian tertulis dalam Kesepakatan Jakarta.
Dokumen itu juga tegas menyebutkan, konflik akan diselesaikan melalui Kongres Persatuan selambat-lambatnya 30 Agustus 2025 tahun ini. Jakarta disepakati sebagai tempat penyelenggaraan kongres.
Untuk menyelenggarakan Kongres Persatuan, kedua pihak sepakat membentuk panitia bersama, terdiri atas tujuh orang steering committee (OC) yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan empat orang anggota.
Steering Committee (SC) juga akan dibentuk bersama. Terdiri atas masing-masing seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, serta masing-masing dua orang bidang persidangan, pendanaan, dan akomodasi.
Kedua pihak akan mengirimkan nama-nama pengurus OC dan SC. Hendry dan Zulmansyah juga menyepakati poin paling penting, yakni calon ketua umum. “Seluruh anggota biasa PWI berhak mencalonkan diri menjadi calon Ketua Umum PWI.
Bila terdapat hambatan pencalonan karena masalah administratif atau hal lain yang muncul karena konflik PWI, maka hambatan itu akan ditiadakan/dihapuskan melalui mekanisme yang memungkinkan dengan semangat ketulusan, keikhlasan, dan persaudaraan sesuai prinsip-prinsip deklarasi ini,” demikian tertuang dalam Kesepakatan Jakarta.
Hendry dan Zulmansyah setuju untuk menyelesaikan beberapa topik yang belum disepakati secepatnya sebelum Kongres Persatuan digelar.(*)
