DOMPU – Dalam rangka mewujudkan program pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang digagas Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kesiapannya untuk segera membangun Sekolah Rakyat sebagaimana yang sudah direalisasikan di sejumlah daerah di tanah air.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu Muhammad Syaukani kepada wartawan mengakui bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mendapatkan informasi tentang lahan yang cukup bagi pembangunan Sekolah Rakyat yang pembangunannya akan didanai melalui Kementerian Sosial tersebut.
“Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat ini harus clear and clean juga bersertifikat kepemilikan pemerintah daerah,” urainya.
Dia juga menyebutkan bahwa lahan yang dibutuhkan tidak hanya untuk pembangunan sekolah dan berbagai sarana prasarana seperti laboratorium tetapi juga di dalamnya akan dibangun asrama guru maupun asrama siswa.
“Karenanya persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial bahwa lahan yang dibutuhkan adalah seluas 8,6 hektar are (Ha),” terang Saukani.
Untuk terwujudnya program Presiden di bidang pemerataan pendidikan ini, Saukani mengajak seluruh masyarakat kabupaten Dompu untuk memberikan informasi tentang lahan milik pemerintah daerah yang kepemilikannya jelas agar pembangunan sekolah rakyat tersebut segera diajukan ke Kementerian Sosial (Kemensos).
Harapannya agar di tahun anggaran 2026 pemkab Dompu akan bisa merealisasikan pembangunan sekolah yang dihajatkan untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Dompu.
“Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” pungkas Saukani. (Idin)
2,918 total views, 2 views today
