DOMPU – Birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu selama beberapa waktu terakhir seakan berjalan di atas ritme yang tertahan. Sejumlah jabatan strategis diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), adalah sebuah kondisi yang penuh keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis.
Menjawab beberapa pertanyaan wartawan, Khaerul Insan SE MM., Pj Sekda yang juga Ketua Panitia seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama menekankan bahwa, pengisian jabatan definitif menjadi momentum penting dalam menata kembali ritme kerja pemerintahan.
“Dalam kondisi jabatan diisi Plt, tentu ada keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis. Karena itu, pejabat definitif sangat dibutuhkan agar organisasi lebih leluasa bergerak dan memiliki kepastian arah,” ujarnya.
Pj Sekda yang saban disapa Dae Mpera mengakui roda administrasi dan birokrasi tetap berjalan di bawah pejabat “Plt” namun, status sementara yang melekat pada sejumlah pimpinan perangkat daerah dinilai belum cukup memberi ruang bagi lahirnya keputusan jangka panjang dan terobosan kebijakan.
Karenanya, Dae Mpera memastikan kebijakan Pemkab Dompu yang segera mulai membuka babak baru. Melalui Panitia Seleksi (Pansel), Pemkab Dompu resmi akan mengumumkan tahapan seleksi terbuka untuk mengisi 11 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang selama ini lowong.
Katanya, ini bukan sekadar memenuhi struktur organisasi, melainkan untuk memperkuat fondasi birokrasi agar lebih stabil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “keberadaan pejabat definitif bukan hanya soal legalitas jabatan, tetapi juga menyangkut keberanian mengambil keputusan, konsistensi program, dan akuntabilitas publik,” jelasnya.
Menurut Dae Mpera, menghadapi dinamika birokrasi yang terus dituntut adaptif, kehadiran pimpinan definitif di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Terlebih, tantangan pemerintahan saat ini semakin kompleks, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, hingga percepatan transformasi digital.
Dae Mpera juga menegaskan, proses seleksi ini tidak boleh dipandang sebatas ajang mengisi kursi kosong akan tetapi sebagai upaya mencari figur-figur terbaik yang memiliki kapasitas teknokratis, integritas, serta visi kepemimpinan yang jelas.
“Yang dicari bukan hanya orang yang mampu secara administratif, tetapi juga pemimpin yang punya keberpihakan kepada masyarakat dan mampu membawa organisasi bekerja lebih efektif,” tegasnya.
Khaerul Insan juga menyebut bahwa proses seleksi JPT Pratama bebasis merit sistem. Pansel berjanji akan menjalankan proses seleksi secara terbuka, objektif, dan profesional. Standar yang dipasang pun cukup tinggi.
Kandidat yang lolos nanti lanjut Ketua Pansel, diharapkan bukan hanya mampu memenuhi syarat formal, tetapi juga memiliki rekam jejak baik, kepemimpinan teruji, serta kemampuan menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam program nyata. “Tidak ada toleransi terhadap praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik,” katanya.
Bagi masyarakat Dompu, seleksi 11 JPT Pratama ini membawa harapan baru. Pengisian jabatan definitif diyakini dapat mengakhiri stagnasi di sejumlah sektor yang selama ini berjalan tanpa kepastian kepemimpinan. (Idin)
28,205 total views, 142 views today
