DOMPU – Ratusan tenaga honorer Non Database BKN Kabupaten Dompu menggelar aksi protes yang menuntut Pemerintah Kabupaten Dompu untuk tidak merumahkan mereka, sambil menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat cq. Kementerian PAN RB dan BKN.
Kendati sempat terjadi aksi saling pukul antara personil yang diduga oknum pendukung Bupati Bambang Firdaus, dengan salah seorang pendemo, akhirnya pemerintah kabupaten (Pemkab) Dompu yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah, H. Khairul Insyan, SE., MM, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ardiansyah, SE, Asisten Pembangunan dan Perekonomian, Nukman, SH, juga Plt. Kaban BKD dan PSDM, Asraruddin, SH, menerima kehadiran para pengunjuk rasa untuk didengarkan dan ditindaklanjuti aspirasinya.
Pada moment tersebut, Penjabat Sekda Dompu, Khairul Insyan, SE., MM meyampaikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemkab Dompu selalu berpijak pada regulasi yang ada. “Kebijakan Pemkab Dompu terkait tenaga honorer Non Database BKN Kabupaten Dompu merupakan bentuk ketaatan pada peraturan yang lebih tinggi”, sebutnya.
Namun untuk memberi ruang aspirasi yang selebar-lebarnya bagi massa aksi, Pemkab Dompu berinisiatif mengajak dua orang perwakilan tenaga Honorer Non Data Based BKN Dompu untuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah guna beraudiensi dengan pemerintah pusat.
“Semoga nanti setelah bertatap muka dengan Pemerintah Pusat akan ada jawaban atau penjelasan yang menyejukan hati semua pihak”, tutupnya. (Idin)
31,179 total views, 4 views today
