DOMPU — Dalam tata kelola keuangan daerah, ada urutan yang sederhana namun nyaris sakral, susun dulu pendapatan, baru tentukan belanja. Bagi mantan Sekda Dompu Drs. Zainal Arifin, justru di titik itulah letak bermasalahnya keuangan Kabupaten Dompu, urutannya dibalik. Belanja yang menyetir pendapatan, bukan sebaliknya.
Ketika kabar kas daerah yang menipis dan terancam kolaps mengemuka, Zainal Arifin memilih tidak berhenti pada kekhawatiran. Ia menawarkan cara membaca persoalan, sekaligus jalan keluarnya.
Hati-hati ketika kas yang sempit
Titik berangkatnya adalah kenyataan hari ini, kas daerah yang tipis dan terbatas. Dari situ, kata Zainal, tidak ada pilihan selain bekerja lebih cermat.
“Memperhatikan posisi keuangan dan kas daerah sekarang yang sedang menipis, maka ke depan, bagi pengelola keuangan daerah harus lebih ekstra hati-hati dan cermat, terutama dalam mengelola belanja daerah dengan melakukan pendekatan skala prioritas yang ketat,” ujarnya.
Skala prioritas yang ketat, di sanalah kuncinya. Dalam kondisi normal, daerah bisa berbelanja dengan ruang gerak lebih longgar. Tapi ketika kas megap-megap, setiap rupiah yang keluar idealnya melewati saringan, benarkah ini mendesak?
Ketika belanja menyetir pendapatan
Yang paling disayangkan Zainal Arifin adalah cara target pendapatan asli daerah ditetapkan. Menurutnya, ada pemaksaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok terlalu tinggi, target pajak daerah dikerek naik secara tidak rasional, semata demi menutup tuntutan belanja yang sudah telanjur besar.
“Patut disayangkan adanya pemaksaan mematok PAD yang terlalu tinggi dengan menaikkan target pajak daerah yang tidak rasional, hanya mengikuti tuntutan belanja,” katanya.
Seharusnya belanja menyesuaikan kemampuan kantong daerah, target pendapatan justru dipaksa membesar agar tampak sanggup membiayai ambisi belanja. Angka di atas kertas menjadi gagah, tetapi rapuh ketika diuji kenyataan.
Kenyataan itu memang tak ramah. Realisasi pajak daerah pada 2025 diperkirakan hanya sekitar Rp 28,25 miliar dari target Rp 33,45 miliar. Namun bukannya dikoreksi turun, target pada 2026 malah dinaikkan menjadi Rp 51,75 miliar, hampir dua kali lipat dari yang benar-benar berhasil dipungut. Sementara hingga pertengahan tahun, realisasi PAD baru menyentuh 7,47 persen, dan keseluruhan pendapatan daerah masih bertumpu pada dana transfer.
Mengembalikan urutan yang benar
Resep Zainal Arifin berangkat dari prinsip dasar yang ia sebut ideal adalah pendapatan disusun lebih dahulu, baru belanja menyesuaikan. Bukan belanja yang memerintah, melainkan kemampuan nyata daerah yang menjadi pijakan.
Ia bahkan menawarkan tolok ukur yang membumi. “Mematok target pendapatan daerah idealnya hanya menaikkan 10 persen dari realisasi tahun lalu,” ujarnya. Sebuah patokan yang menolak angka khayalan dan berpijak pada apa yang benar-benar pernah terkumpul.
Dua sisi yang harus berjalan bersama
Bagi Zainal, perbaikan tidak boleh berat sebelah. Di satu sisi, belanja harus dikunci ketat dan diarahkan hanya pada yang benar-benar perlu.
“Pengelola keuangan daerah harus benar-benar membatasi realisasi belanja daerah hanya kepada belanja yang benar-benar urgen, dengan prinsip hemat, efisien, dan efektif,” tegasnya.
Namun mengencangkan ikat pinggang saja, kata dia, tidak akan menyelesaikan masalah jika sumber pemasukan dibiarkan jalan di tempat. Karena itu, langkah penghematan harus berjalan beriringan dengan upaya membesarkan pendapatan dari akarnya.
“Selain melakukan pengetatan terhadap belanja, juga harus dibarengi dengan upaya dan langkah-langkah memaksimalkan PAD melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi,” ujarnya.
Intensifikasi, menggali lebih dalam dari sumber yang sudah ada, menambal kebocoran, merapikan pungutan yang selama ini bocor atau lalai. Ekstensifikasi lanjutnya adalah memperluas, menjangkau objek dan wajib pajak baru yang belum tersentuh. Dua jalan yang, bila ditempuh sungguh-sungguh, bisa menumbuhkan PAD tanpa harus berpura-pura lewat target yang muluk.
Pesan Zainal Arifin, pada akhirnya berkumpul pada satu kata yaitu disiplin. Disiplin menahan belanja, disiplin memasang target sesuai kenyataan, dan disiplin menggarap pendapatan dari sumber yang nyata.
Selama urutan itu masih terbalik, belanja dulu yang berbicara, pendapatan menyusul dengan angka yang dipaksakan, maka kas pemkab Dompu akan terus hidup di tepi jurang, menanti kiriman dari pusat sambil menahan napas. Memperbaikinya, kata Zainal, dimulai dari mengembalikan logika ke tempatnya semula. (Idin)
11,676 total views, 4 views today
