DOMPU — Ada hitungan mundur yang berjalan diam-diam dalam megahnya gedung pemerintahan Kabupaten Dompu. Bukan menuju perayaan, melainkan menuju titik di mana kas daerah disebut bisa kehabisan napas.
Awalnya, garis merah itu jatuh pada April, bulan ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan mulai terguncang, dengan Mei sebagai bulan kolaps. Lalu jadwal itu bergeser. Kini terguncang pada Mei, kolaps pada Juni, tepat setelah gaji ke-13 dibayarkan. Yang menarik, kolaps itu tidak terhindarkan karena keuangan membaik. Ia tertunda justru karena sebagian pengeluaran sengaja ditahan.
Inilah potret fiskal Dompu hingga pertengahan 2025, sebuah daerah yang bertahan hidup bukan dengan menambah pemasukan, melainkan dengan menunda pembayaran.
Bukan gaji, tapi belanja lain yang bikin ngos-ngosan
Banyak yang mengira beban berat keuangan daerah ada pada belanja pegawai. Di Dompu, justru sebaliknya. Belanja gaji bukan persoalan. Yang membuat kas megap-megap adalah belanja-belanja lain di luar gaji.
Logikanya sederhana namun menekan. Semakin besar target belanja yang dipasang, semakin besar pula kebutuhan anggaran yang harus tersedia setiap bulan. Ketika ambisi belanja tidak diimbangi laju pemasukan, yang tersisa hanyalah jarak yang menganga antara apa yang ingin dibelanjakan dan apa yang benar-benar ada di kas. Jarak itulah yang kini dijaga mati-matian agar tidak terjun bebas.
Bertahan dengan menunda
Cara Dompu menahan diri dari titik kritis terlihat dari pos-pos belanja yang ditahan langkahnya. Dinas Kesehatan, sebagai contoh, hingga Mei baru satu kali mengajukan Ganti Uang (GU). Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan dinas itu pun baru terbayar sampai Februari.
Setiap pembayaran yang ditunda adalah satu hari tambahan agar kas tetap bernapas. Tapi penundaan bukan penyelesaian justru hanya memindahkan beban ke bulan berikutnya, menumpuk seperti utang waktu yang cepat atau lambat harus dilunasi.
PAD yang dipasang tinggi, lalu seret di lapangan
Akar masalahnya menjalar ke sisi pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok dengan angka yang dinilai terlalu ambisius, sehingga sulit dikejar. Hasilnya, sampai memasuki akhir semester pertama, realisasi PAD baru bergerak di kisaran 7 persen, jauh dari yang dipasang di atas kertas.
Pos pajak daerah menegaskan pola yang sama. Pada 2025, realisasi pajak diperkirakan hanya sekitar Rp 28,25 miliar dari target Rp 33,45 miliar; tak pernah menyentuh angka penuh. Anehnya, target yang tak tercapai itu tidak diturunkan untuk tahun berikutnya. Sebaliknya, pada 2026 target pajak daerah justru dikerek naik menjadi Rp 51,75 miliar, hampir dua kali lipat dari realisasi tahun ini.
Suara dari ruang keuangan
Dalam situasi begini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu, Muhammad Syahroni, SP, tidak menutupi keadaan. “Uang yang ada dalam kas daerah sangat terbatas, sementara proses belanja tetap jalan,” ujarnya.
Menurut Syahroni, denyut kas daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah tercatat di angka 37,8 persen. Dana transfer sudah menyumbang realisasi 43,8 persen dari target — menjadi penopang utama. Sementara PAD, sang tumpuan kemandirian daerah, masih merangkak di angka 7,47 persen. “Pendapatan yang masuk ke kas daerah memang sangat tergantung pada dana transfer,” katanya.
Soal TPP yang sementara ditahan, Syahroni memastikan pembayaran akan direalisasikan, tetapi dengan syarat yang sudah bisa ditebak, menunggu dana transfer periode berikutnya masuk pada akhir Juni.
Menanti transfer, menahan napas
Maka di sinilah Dompu berdiri pada paruh tahun anggaran, bergantung pada kiriman dari pusat, menahan sebagian kewajiban, dan berharap roda belanja tidak berhenti sebelum waktunya.
Hitungan mundur itu masih berdetak. Selama PAD belum tumbuh dan target belanja belum dijinakkan, daerah ini akan terus hidup dari satu periode transfer ke periode transfer berikutnya, menarik napas panjang setiap kali uang dari pusat tiba, lalu menahannya kembali sampai kiriman selanjutnya datang. (Idin)
15,103 total views, 15,103 views today
