DOMPU – Deru mesin alat berat mulai memecah kesunyian di pesisir Kecamatan Kilo. Proyek pembangunan Pelabuhan Kilo, yang digadang-gadang menjadi lokomotif ekonomi baru di Kabupaten Dompu, kini resmi berjalan. Namun, proyek yang dibiayai melaui anggaran dari pemerintah pusat ini, Justru menghadirkan luka bagi warga lokal yang ternyata hanya bisa menjadi penonton di tanah kelahiran mereka sendiri.
Ironi menyelimuti pembangunan ini, sebuah megaproyek yang seharusnya mengurai angka pengangguran justru menciptakan tembok tinggi bagi tenaga kerja lokal.
Ini adalah potret nyata ketidakberdayaan warga lokal yang diwakili oleh Abdul Haris. Ia adalah sosok yang bekerja keras mengawal proses pembebasan lahan agar proyek ini bisa berdiri. Namun, saat roda pembangunan mulai berputar, ia justru terdepak.
Bahkan untuk posisi buruh kasar sekalipun, Haris mengaku mendapatkan penolakan yang tidak masuk akal dari pihak pelaksana proyek.
“Saya pernah mengajukan diri bersama beberapa warga lain untuk menjadi tenaga kerja di sana, tapi ditolak karena alasan harus bersertifikasi,” ungkap Haris dengan nada kecewa..
“Syarat sertifikasi yang dipukul rata—bahkan untuk pekerjaan non-keahlian—dinilai sebagai cara halus perusahaan untuk menutup pintu bagi putra daerah.
Kekecewaan warga Kecamatan Kilo akhirnya memuncak dengan menggelar aksi massa sebagai bentuk protes, warga mulai melakukan pemblokiran jalan. Mereka menghadang truk-truk pengangkut material yang didatangkan dari luar wilayah Kilo.
Aksi ini merupakan pesan terbuka bahwa warga tidak akan membiarkan material proyek melintas jika keringat mereka tidak dilibatkan dalam pembangunan tersebut.
Upaya Haris mencari keadilan tidak berhenti di jalanan. Ia telah mendatangi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu. Namun, hasilnya nihil. Jawaban yang ia terima selalu seragam: “Ini proyek pusat.”
Salah satu upaya mediasi dilakukan dengan menemui Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tatapem) Setda Dompu, Agus Miswara Sugiarto. Jawaban yang diterima Haris justru menambah ketidakpastian karena akhirnya dia disarankan untuk menghadap ke Kepala Dinas Perhubungan yang selalu berkoordinasi dengan pekerjaan proyek pelabuhan Kilo.
Kini, tumpuan harapan terakhir warga Kilo ada pada pucuk pimpinan daerah. Haris dan warga lainnya mendesak agar Bupati Dompu, Bambang Firdaus, segera turun tangan melakukan koordinasi dengan perusahaan pemenang tender.
Warga berharap agar mendapat prioritas sebagai warga lokal mendapatkan porsi khusus tanpa hambatan administratif yang tidak relavan untuk posisi nonskill.
Haris juga menyampaikan harapannya agar pemerintah kabupaten Dompu tidak bersembunyi di balik alasan “provek pusat”. sementara rakyatnya bergejolak di bawah.
“Saya sangat berharap bisa bertemu langsung dengan pak Bupati agar mendapatkan solusi nyata, bukan sekadar lempar tanggung jawab antar instansi,” pungkas Haris. (Idin)
29,817 total views, 29,817 views today
