DOMPU – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dompu semestinya menjadi garda terdepan layanan kesehatan masyarakat. Kenyataannya, lokasi yang kian sempit dan kebutuhan layanan yang terus naik membuat fungsi itu sulit dijalankan secara optimal. Desakan merelokasi RSUD ke lokasi yang lebih representatif pun menguat, dengan dua alasan utama: mutu pelayanan dan keselamatan lingkungan.
Persoalan lahan terlihat langsung oleh siapa pun yang datang berobat. Ruang rawat terbatas, area parkir semrawut, dan ruang untuk membangun gedung atau menambah fasilitas medis modern nyaris tidak tersisa. Rumah sakit yang terhimpit tidak punya cukup ruang untuk tumbuh mengikuti jumlah pasien.
Mutu layanan ikut tertekan. Antrean yang menumpuk, keluarga pasien yang kesulitan mencari tempat parkir, dan alur kendaraan darurat yang rawan terhambat adalah konsekuensi yang lazim muncul dari lahan yang terlalu sempit. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan standar pelayanan yang seharusnya terus ditingkatkan.
Kebutuhan layanan juga tidak pernah diam. Jumlah penduduk bertambah, ragam penyakit makin kompleks, dan masyarakat menuntut layanan spesialistik yang lebih lengkap. Rumah sakit daerah harus menyediakan ruang untuk peralatan baru, unit layanan tambahan, dan tenaga kesehatan yang makin banyak. Tanpa lahan, tuntutan itu berhenti di atas kertas.
Limbah Medis di Dekat Permukiman
Persoalan yang tak kalah serius adalah pengelolaan sampah farmasi dan limbah medis. Limbah jenis ini termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B3). Pemerintah mengaturnya lewat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56 Tahun 2015, yang memuat tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari pemilahan, penyimpanan sementara, pengangkutan, hingga pengolahan.
Pemenuhan aturan itu butuh ruang. Tempat penyimpanan sementara, area pengolahan, dan jarak aman dari permukiman sulit tersedia di lahan yang sudah padat. Warga yang tinggal di sekitar lingkar RSUD menghadapi risiko nyata dari paparan limbah berbahaya. Jika pengelolaannya tidak maksimal, limbah dapat mencemari tanah, air, bahkan udara, dan pada akhirnya mengancam kesehatan masyarakat sekitar.
Risiko ini bersifat jangka panjang. Pencemaran tanah dan air tanah tidak langsung terlihat, tetapi dampaknya bisa terakumulasi bertahun-tahun. Orang yang paling dekat dengan sumber risiko adalah warga sekitar rumah sakit, yang justru tidak punya kendali atas cara limbah itu dikelola.
Situasi ini menempatkan pemerintah daerah pada titik krusial. Pilihannya dua: bertahan dengan kondisi yang kian tidak layak, atau mengambil langkah berani merelokasi RSUD ke lokasi yang lebih representatif.
Relokasi adalah investasi jangka panjang bagi keselamatan dan kualitas hidup masyarakat Dompu, dan memindahkan bangunan hanyalah salah satu bagiannya. Rumah sakit baru memberi ruang untuk fasilitas modern, tata kelola limbah yang memenuhi standar, serta jarak yang lebih aman dari permukiman.
Biayanya memang besar. Relokasi menuntut perencanaan matang, anggaran yang tidak kecil, dan komitmen politik yang kuat. Namun menunda hanya memperbesar risiko dan kerugian di masa depan. Setiap tahun yang dilewati tanpa keputusan berarti satu tahun lagi layanan berjalan di ruang yang tidak memadai dan satu tahun lagi warga sekitar hidup dengan risiko limbah.
Pemerintah daerah perlu segera menyusun peta jalan yang jelas. Setidaknya ada tiga tahap yang harus dikerjakan.
Pertama, studi kelayakan. Kajian ini memetakan kebutuhan layanan, proyeksi jumlah penduduk, pola penyakit, dan kemampuan rumah sakit menjangkau seluruh wilayah kabupaten. Hasilnya menjadi dasar menentukan kelas dan kapasitas rumah sakit baru, yang mengacu pada ketentuan klasifikasi dan perizinan rumah sakit dari Kementerian Kesehatan.
Kedua, penentuan lokasi strategis. Lokasi ideal mudah dijangkau dari berbagai arah, memiliki akses jalan yang baik, tersedia air dan listrik, aman dari banjir, dan cukup luas untuk pengembangan puluhan tahun ke depan. Jaraknya dari permukiman juga harus dihitung agar pengelolaan limbah tidak lagi membebani warga.
Ketiga, skema pembiayaan yang realistis. Anggaran daerah hampir pasti tidak cukup untuk menanggung sendiri. Pemerintah daerah perlu menjajaki dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat, termasuk dana alokasi khusus bidang kesehatan, serta kemungkinan pembangunan bertahap agar beban anggaran tidak menumpuk dalam satu tahun.
Satu hal lagi perlu dipikirkan sejak awal: nasib gedung lama. Bangunan RSUD yang ada bisa dialihfungsikan menjadi fasilitas layanan lain, misalnya pusat layanan kesehatan dasar, sehingga aset daerah tetap bermanfaat dan masyarakat sekitar tidak kehilangan akses layanan.
Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. RSUD Dompu harus mampu menjawab kebutuhan itu dengan fasilitas yang layak, lingkungan yang aman, dan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Kondisi lahan dan risiko limbah menunjukkan bahwa kebutuhan tersebut sulit dipenuhi di lokasi sekarang.
Relokasi sudah bukan pilihan yang bisa dipertimbangkan sambil lalu. Ini kebutuhan mendesak yang tidak boleh diabaikan. Langkah pertamanya sederhana: pemerintah daerah memulai studi kelayakan dan menyampaikan jadwalnya secara terbuka kepada publik. (Adv)
18,393 total views, 2 views today









