JJAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menaikkan status perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil setelah tim penyelidik menggelar ekspose atau gelar perkara pada Senin malam, 20 Juli 2026, menyusul rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup yang sebelumnya dilakukan di wilayah tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, perkara ini bermula dari operasi senyap yang menyasar sejumlah pihak di lingkaran pemerintahan Lombok Barat. Total delapan orang saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Siapa Saja yang Diperiksa
Dari delapan orang tersebut, tujuh di antaranya dibawa langsung dari Lombok ke Jakarta. Mereka adalah Bupati Lombok Barat, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), satu orang dari pihak swasta, serta tiga orang lain yang berperan sebagai ajudan (ADC) dan sopir bupati.
Satu orang tambahan, juga dari pihak swasta, diamankan tim KPK secara terpisah di wilayah Jakarta pada Senin (20/7). Orang ini kini turut menjalani pemeriksaan bersama tujuh lainnya, sehingga genap delapan orang yang berstatus diperiksa hingga Selasa pagi.
Dugaan Benturan Kepentingan dan Suap Proyek
Budi menjelaskan, perkara ini diduga berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan, suap terkait proyek, serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lombok Barat. Keterlibatan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang dan Kepala Dinas PUPRPKP dalam daftar pihak yang diperiksa mengarah pada dugaan bahwa proyek-proyek infrastruktur dan pengadaan barang/jasa di daerah tersebut menjadi objek transaksi.
Kehadiran dua orang dari pihak swasta — satu yang dibawa dari Lombok dan satu lagi yang diamankan di Jakarta — juga memperkuat dugaan adanya pihak pemberi dalam skema suap yang tengah didalami penyidik.
Detail Konstruksi Perkara Menyusul Sore Ini
KPK belum membuka secara rinci kronologi peristiwa tangkap tangan, barang bukti yang diamankan, maupun nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Budi memastikan seluruh informasi tersebut, termasuk konstruksi perkara secara utuh, akan disampaikan dalam konferensi pers yang digelar sore ini.
Penetapan status penyidikan menandai babak baru penanganan perkara ini setelah sebelumnya berjalan senyap melalui penyelidikan tertutup. Publik kini menunggu penjelasan resmi KPK mengenai peran masing-masing pihak yang diperiksa serta langkah hukum lanjutan yang akan diambil terhadap kepala daerah dan jajarannya di Lombok Barat.
15,279 total views, 15,279 views today
