JAKARTA — Presiden Dewan Nasional Gerakan Oposisi, Dr. Muhammad Syukur Mandar, S.H., M.H., melontarkan kritik tajam terhadap besarnya jumlah pejabat dan lembaga negara yang ada saat ini. Ia mempertanyakan urgensi keberadaan lebih dari seratus menteri dan wakil menteri, 580 anggota DPR, serta 130 anggota DPD, jika keberadaan mereka tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.
“Untuk apa seratus lebih menteri, untuk apa wakil menteri, untuk apa DPR 580 orang, untuk apa 130 anggota DPD, untuk apa? Semua itu dibutuhkan bila dia berfungsi untuk menghidupi dan memberi bahkan menjamin kesejahteraan rakyat,” tegas Syukur Mandar.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan sebuah struktur pemerintahan bukan pada jumlah kursi atau besaran anggaran yang dikucurkan untuk membiayai operasional lembaga negara, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Kritik semacam ini muncul saat beban anggaran negara untuk membiayai gaji, tunjangan, dan fasilitas ratusan pejabat publik terus menjadi sorotan. Sejumlah kalangan menilai efisiensi kelembagaan mendesak dilakukan, mengingat rasio jumlah pejabat yang besar itu belum tentu sejalan dengan percepatan penurunan angka kemiskinan maupun perbaikan layanan dasar bagi rakyat.
Sebagai advokat sekaligus akademisi asal Maluku Utara, Syukur Mandar memang dikenal vokal menyoroti berbagai persoalan kebijakan publik, mulai dari isu daerah hingga dinamika politik nasional. Pernyataannya kali ini menambah daftar panjang kritiknya terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dia berharap evaluasi terhadap efektivitas kelembagaan negara segera dilakukan, sehingga setiap posisi yang dibiayai oleh uang rakyat benar-benar memberikan kontribusi nyata, bukan sekadar menambah beban anggaran tanpa hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. (tim)
35,289 total views, 2 views today
