DOMPU – Bupati Bambang Firdaus menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Dompu tahun 2026 merupakan tahapan wajib dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyepakati arah dan target pembangunan daerah yang nantinya dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama.
“Musrenbang yang kita laksanakan hari ini merupakan rangkaian wajib dalam penyusunan RKPD tahun 2027, yang pada akhir kegiatan akan disepakati melalui penandatanganan berita acara terkait target pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tahun 2027 merupakan fase penting dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dompu 2025–2029. Arah pembangunan difokuskan pada penguatan transformasi sosial yang inklusif, transformasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan, serta transformasi tata kelola pemerintahan yang responsif dan transparan.
Selain itu, ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. Tema pembangunan tahun 2027 ditetapkan sebagai peningkatan produktivitas dan investasi berbasis desa untuk mendukung industri, ketahanan pangan, serta pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menekankan akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industrialisasi, serta arah pembangunan provinsi yang mengedepankan transformasi berbasis desa.
“Tema besar ini harus mampu diterjemahkan ke dalam program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Dalam paparannya, Bupati juga menguraikan sejumlah isu strategis yang masih menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Dompu. Di antaranya adalah pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, dengan target menekan angka kemiskinan hingga satu digit, kemiskinan ekstrem menjadi nol persen, serta prevalensi stunting turun menjadi 12 persen pada 2027.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperkuat intervensi berbasis desa melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, khususnya pada 1.000 hari pertama kehidupan.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan. Bupati menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya meningkatkan akses, tetapi juga kualitas dan pembentukan karakter, serta pergeseran paradigma layanan kesehatan dari kuratif ke preventif.
Di sektor ekonomi, pemerintah daerah akan mendorong peningkatan produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan melalui pendekatan modern dan terintegrasi. Transformasi menuju sistem pertanian terpadu, penggunaan benih unggul, mekanisasi, hingga penguatan hilirisasi industri menjadi langkah yang akan ditempuh.
“Desa harus menjadi pusat produksi sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Penguatan UMKM, pelatihan vokasi, serta kemitraan dengan dunia usaha menjadi bagian dari strategi tersebut.
Di bidang tata kelola pemerintahan, ia menekankan perlunya penguatan sistem yang akuntabel, transparan, dan berbasis digital. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penganggaran berbasis kinerja, serta peningkatan kapasitas ASN menjadi langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan agar seluruh perangkat daerah memastikan setiap program yang diusulkan dalam Musrenbang selaras dengan RPJMD dan rencana strategis masing-masing perangkat daerah, serta berbasis pada data yang akurat dan terintegrasi.
“Setiap rupiah anggaran yang direncanakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan satu data sebagai acuan bersama guna menghindari perbedaan dalam pengambilan kebijakan.
Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan daerah.
“Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus bergerak bersama dalam satu visi untuk mewujudkan Dompu yang maju, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkasnya.
10,165 total views, 4 views today
