DOMPU – Kebijakn efisiensi anggaran yang harusnya diterapkan di organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten Dompu, masih belum terlihat adanya prioritas anggaran operasional yang menyentuh langsung pada capaian kinerja tiap bidang. Bahkan sejumlah oknum pimpinan OPD diduga masih “memanjakan” alokasi biaya perjalanan dinas sebagai proritas utama.
Perjalanan dinas yang seharusnya menjadi instrumen penunjang kinerja, kini dicurigai beralih fungsi oleh oknum Kepala Dinas tertentu, menjadi ajang mencari keuntungan pribadi atau kelompok di tengah minimnya anggaran untuk kegiatan teknis yang substansial.
Data di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang mencolok. Banyak Didang di sejumlah dinas yang mengeluhkan minimnya biaya operasional untuk menjalankan program kerja yang telah direncanakan. Namun, di sisi lain, keran anggaran untuk perjalanan luar daerah tetap mengalir deras.
“Kebijakan efisiensi seolah hanya slogan di atas kertas. Faktanya, pimpinan OPD masih cenderung memprioritaskan perjalanan dinas,”
Menanggapi fenomena ini, muncul tuntutan kuat agar DPRD Kabupaten Dompu tidak lagi bersikap pasif atau sekadar melakukan pengawasan di permukaan. Saat rapat penyampaian laporan realisasi capaian kegiatan, legislatif didorong untuk mlakukan “bedah anggaran” secara mikroskopis.
Hal krusial yang harus diperhatikan DPRD dalam hal ini adalah, melakukan analisis per Bidang. Anggota DPRD diminta tidak hanya melihat total serapan anggaran di tingkat Dinas secara global, melainkan memeriksa detil anggaran hingga ke level Bidang.
Selain itu, DPRD harus melakukan perbandingan, apakah besarnya biaya perjalanan dinas linear dengan output (hasil) yang dicapai oleh bidang tersebut.
Hal yang harus diperhatikan adalah sinkronisasi Program. DPRD harus memastikan bahwa tidak ada anggaran operasional kegiatan yang dikorbankan demi menutupi defisit biaya perjalanan pejabat.
Kuat dugaan bahwa sikap oknum pimpinan OPD yang masih menempatkan perjalanan dinas sebagai “lahan basah” menunjukkan adanya kegagalan dalam internalisasi birokrasi yang melayani.
Apabila praktik ini dibiarkan, maka program-program strategis yang menjadi janji politik kepemimpinan daerah terancam jalan di tempat karena ketiadaan dukungan dana operasional yang memadai di tingkat teknis. (Redaksi)
27,067 total views, 4 views today
